IWAPI Dukung Kampung KB yang digagas Presiden Jokowi.

IWAPI.id - Mitra Kerja adalah potensi terbaik dalam mendukung Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Hal tersebut diungkapkan Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty dalam Seminar yang di gagas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dengan tema “IWAPI dan BKKBN Mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Menuju Masyarakat Sejahtera” di Jakarta, Rabu (17/02/2016).

Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudi mengatakan bahwa IWAPI siap mendukung program pemberdayaan ekonomi keluarga menuju masyarakat sejahtera. IWAPI sendiri memberikan bantuan berupa ATTG kepada kelompok UPPKS. Bahkan kedepan IWAPI berencana memperluas bantuan terutama untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah pinggiran, terpencil, tertinggal dan perbatasan yang merupakan lokasi Kampung KB.

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang anggotanya sebagian besar adalah wanita (ibu-ibu). Pada awalnya kelompok ini adalah kelompok para peserta KB yang memiliki waktu luang kemudian memanfaatkannya dalam suatu kelompok kegiatan usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan keluarganya. Bahkan, berdasarkan evaluasi, wadah kelompok UPPKS disamping dapat menambah penghasilan keluarga juga sangat efektif untuk pembinaan kepada pasangan usia subur (PUS) maupun peserta KB aktif.

Kerjasama dengan mitra yang sebelumnya dilakukan adalah dengan pemberian bantuan modal usaha dari berbagai sumber (APBD, KRISTA, PNPM Mandiri, KUR BRI, KUR BTN, BUMN, PT.Permodalan Nasional Madani, Bank Pembangunan Daerah, BPR, Dinas Terkait, BPD AKU, DAMANDIRI, BPD PUNDI, CSR, Gerakan Masyarakat Mandiri (GMM), dsb), kerjasama pendampingan dengan Perguruan Tinggi (UGM, UNIMED, UNDIP), bantuan berupa ATTG kepada kelompok UPPKS dari IWAPI, pelatihan bagi kader kelompok UPPKS (K/L, OJK, Kadin).

Masih tingginya jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS I) sebesar 28,25 juta Keluarga (42,7%) dari total jumlah keluarga sebesar 66,16 juta keluarga (Pendataan Keluarga 2013), menunjukkan bahwa diperlukan beberapa kebijakan strategis dalam memberdayakan keluarga. Karena, keluarga merupakan kunci utama dalam membangun karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan (Nawacita), khususnya prioritas kedelapanya itu melakukan revolusi karakter bangsa.

BKKBN sendiri lanjut Surya, mempunyai berbagai kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Pertama, penguatan komitmen dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan serta pengelola program baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam mengimplementasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kedua, peningkatan akses penerimaan informasi kesertaan ber-KB dan sumber daya ekonomi UPPKS melalui usaha mikro. Ketiga, peningkatan kualitas kelompok UPPKS dalam rangka memberikan Pelayanan kepada masyarakat. Keempat, penguatan dan perluasan jejaring kemitraan dalam mendukung terlaksananya kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan maupun kelurahan/desa.

“Kami mengimplementasikan berbagai kebijakan tersebut dengan membangun Kampung KB di setiap kabupaten,” ujar Surya.

Kampung KB yang di canangkan Presiden Jokowi bulan januari lalu merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu. Di Kampung KB, terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Pembentukan Kampung KB disamping sebagai wujud implementasi Nawacita, khususnya cita ketigaya itu Membangun Indonesia dari pinggiran dan cita kelima yaitu membangun kualitas manusia Indonesia. Secara spesifik mempunyai tujuan antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan lingkungan, meningkatkan jumlah peseta KB aktif modern, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.