Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Ir Dyah Anita Prihapsari MBA, mendapat dukungan dari sejumlah Ketua Umum DPD IWAPI untuk menjadi menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo dan Wakilnya, KH Ma’ruf Amin. Hal ini diusulkan langsung Ketua DPD IWAPI Sulteng, Fairus Husen Maskati, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) DPD IWAPI se Indonesia, yang digelar di Kementerian UKM, Jakarta, Rabu 10 Juli hingga Kamis (11/7/2019).

Fairus yang merupakan Ketua Umum DPD IWAPI termuda ini, menjelaskan, apa yang diusulkannya mewakili DPD IWAPI Sulteng itu telah menjadi Rekomendasi Rakornas. Ketua Umum DPP IWAPI, Dyah Anita Prohapsari, kata dia, memang sengaja mereka dorong untuk menjadi calon menteri di pemerintahan Presiden Jokowi, karena dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjabat sebagai seorang menteri. “Perlu ada tambahan tokoh perempuan di kabinet Jokowi mendatang, dalam rangka memperkuat peran perempuan, baik dalam dunia bisnis, sosial dan ekonomi,” terang Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terpilih ini.

Ketua Umum DPP IWAPI ini, kata Fifi, sapaan Akrab Fairus, juga sangat besar kansnya menjadi menteri, mengingat Ketua UMUM DPP IWAPI itu, merupakan bagian dari Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres kemarin. “Saran dan dukungan ini, saya kemukakan pertama kali dalam Closing statement pada Rakornas IWAPI, dan langsung disetujui 33 DPD IWAPI yang hadir dalam Rakornas,” sebut Ketua IWAPI Sulteng ini.

Tindaklanjut Rakornas ini, masih menurut Fifi, bakal diteruskan kepada Presiden dalam waktu dekat, untuk menjadi bahan pertimbangan kedepan. Dyah Anita Prihapsari sendiri sebelumnya telah terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin IWAPI, atas dukungan 33 DPD. “Kami sengaja menawarkan sosok Ketua kami, karena sebagai organisasi perempuan pengusaha tertua dan terbesar di Indonesia harus mengambil peran dalam pemerintahan,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Fairus, tidak hanya sukses memimpin IWAPI, tapi Dyah Anita Prihapsari memiliki segudang pengalaman baik dalam dunia ekonomi, bisnis, sosial, perempuan dan UMKM. Bahkan pascakonflik dualisme kepengurusan IWAPI beberapa waktu lalu, dia mampu membangun kembali eksistensi IWAPI bekerjasama dengan pemerintah selama 10 tahun terakhir.